Berita Otomotif AISI Memberi Komentar Tentang Moto GP di Indonesia

Berita Otomotif AISI Memberi Komentar Tentang Moto GP di Indonesia

Berita Otomotif AISI Memberi Komentar Tentang Moto GP di Indonesia

Berita Otomotif AISI Memberi Komentar Tentang Moto GP di Indonesia.  Informasi tentang Indonesia ingin menjadi salah satu tuan rumah MotoGP, telah muncul beberapa tahun lalu.

Selain manajer Sirkuit Sentul, banyak pihak lain termasuk Pemprov Sumatera Selatan, ke Lombok yang ingin menggelar motor balap paling bergengsi itu. Seiring waktu, kandidat mulai turun seperti Sirkuit Sentul, karena mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pihak lain, seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai Lombok sampai sekarang belum jelas.

Berita Otomotif AISI Memberi Komentar Tentang Moto GP di Indonesia. Rumor beredar, Palembang akan siap setelah ASEAN Games, sedangkan di Lombok belum ada kejelasan dari Indonesia Tourism Development Corporation. Rencana awal, jika Indonesia mampu maka Dorna Sport akan memberi kesempatan masuk pada kalender 2018, tapi karena “jalan di tempat”, peluang yang diambil oleh Thailand.

Alhasil, MotoGP musim ini berjumlah 19 seri, termasuk yang baru di Buriram, Thailand. Tahun depan, Finlandia juga dikatakan tertarik menjadi salah satu rumah.

Saat itu, salah satu alasan mengapa Indonesia dilirik Dorna karena populasi motor dan penggemar MotoGP cukup banyak dibanding negara lain.

Saat ditanya pendapat yang terkait dengan MotoGP Indonesia, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johannes Loman mengatakan bahwa salah satu caranya, pengendalian harus dipegang oleh pemerintah.

Padahal, sampai keputusan dan melengkapi fasilitas, harus diambil alih oleh pemerintah. “Karena kalau swasta, menyediakan lahan, fasilitas dan tidak boleh,” kata Loman yang juga menjabat sebagai Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Loman, semuanya bermuara pada pemerintah. Sangat sulit jika sektor swasta bisa mengelola, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah.